PSIKnews – Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Dari laporan yang berhasil dihimpun oleh tim Badan Peradilan Agama, di tahun 2010 jumlah perceraian sebanyak 284.379 dan mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi sebanyak 314.967 kasus perceraian. Mayoritas perceraian disebabkan oleh kasus KDRT, dimana korban KDRT cenderung ingin mengakhiri hubungan pernikahannya tanpa melaporkan tindakan KDRTnya.
Kondisi ini memunculkan keprihatinan di kalangan para pemerhati hukum, salah satunya dari LBH APIK. Bekerjasama dnegan Fakultas Hukum Universitas brawijaya, LBH APIK mengadakan diskusi publik menyoal pentingnya keberadaan Pengadilan Keluarga yang terintegrasi. Agenda tersebut diselenggarakan di ruang Auditorium lt. VI Gedung A FHUB (15/01) beberapa hari yang lalu. Agenda diskusi publik tersebut terbagi ke dalam dua sesi.
Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh Asnifriyanti Damanik (Asosiasi LBH APIK) terkait upaya membangun sistem pengadilan keluarga yang terpadu dalam penyelesaian masalah keluarga di Indonesia. dalam sesi pertama ini, tim FHUB memaparkan tentang keberadaan pengadilan keluarga dalam konteks reformasi pengadilan di Indonsia. Pada sesi kedua, materi berhubungan dengan penerapan pengadilan keluarga dalam sistim kamar, peluang dan tantangan (oleh Mukti Arto, Pengadilan Tinggi Agama, Ambon) dan fakta akses kepada keadilan oleh perempuan pencari keadilan dalam dua sistem pengadilan (oleh Dian Mutiara).
Harapannya kedepan, akan lahir sebuah lembaga Pengadilan Keluarga yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya para wanita sebagai korban KDRT. Nantinya, lembaga Pengadilan Keluarga tersebut merupakan sinergitas antara sistem peradilan perdata dan pidana, dengan memiliki wewenang yang diperluas sesuai dengan kebutuhan. (alfa)