M. Choirul Hidayat (2013) participating on the event of ASEAN Youth Leaders’ Association in Phillipines. Under the theme ASEAN Info-Cultural Exposure Camp 2015, the event was aimed to booster Unification, Fostering ASEAN Community Diversity  in Advancing for a Common Goal. The AYLA 2015 conference was held at  4 to 6 July in Caliray Resort Club, Manilla, this event was participated by over 70 participants from all over Asean member countries.

Choirul explained that in joining this event, there was a selection process that he must going through. He said that the selection was done online on the internet, and only those will get email notifications who will eligible to participate on the event. There was lots of benefit he gained from this event such as, how the role of ASEAN youth in welcoming the Asean Economic Community that will be started throughout Asean countries beginning later this year, he said that Asean Economic Community is a platform that could be utilize to promote indonesia’s culture as well as enhancing networking through out Asean member countries.

Choirul Hidayat is highly recommending such international events for his peer to peer students, he said that by joining in such event, there will be many benefit that could be cultivated, such as new friends, new network, and ultimately gaining new experience that will eventually very beneficial for the future careers of the law student.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bekerja Sama Dengan

Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT)

MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN & PELATIHAN PENGETAHUAN

CALON PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  (PPAT)

30-31 Juli 2015 di Gedung Fakultas Hukum lantai 6, Universitas Brawijaya

Informasi Pendaftaran Prodi MKn (Amelia : 082244731002)

Download Formulir Pendaftaran

Jumat (10/07/2015), Fakultas Hukum UB melakukan yudisium periode Juli 2015 terhadap 42 mahasiswa Fakultas Hukum UB yang terdiri dari 27 mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, 11 mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan 4 mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan. Kegiatan yang digelar di Auditorium FH UB dipimpin oleh Wakil Dekan I FH UB, Dr. Prija Djatmika, SH., MS., didampingi KPS S-1, Kabag. Perdata, Kabag. Pidana, Kabag. Hukum Administrasi Negara dan jajaran pimpinan fakultas lainnya.

4 (empat) mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian, mereka adalah Arasy Pradana Arief Azis, Fadhilah Nuraini, Zahra Ayu Agridiaryni, dan Sarah Nurainy Bouty yang berhasil meraih IPK 3,79, tertinggi di PS Sarjana Ilmu Hukum. Sedangkan IPK tertinggi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan masing-masing diraih oleh Dewi Cahyandri dengan IPK 3,91 dan Kaffi Wanatul Ma’wa dengan IPK 3,70. Dalam acara tersebut, satu per satu mahasiswa dipanggil untuk menerima Surat Keterangan Lulus Sementara yang diserahkan oleh Wakil Dekan I FH UB diikuti dengan pemberian ucapan selamat dari jajaran pimpinan fakultas lainnya.

Jumat, (10/07/2015), Fakultas Hukum UB melahirkan Doktor di bidang Ilmu Hukum yang ke 252. Adalah Indrawati, SH., M.Hum., mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah berhasil mempertahankan disertasinya di depan majelis penguji pada Ujian Akhir Disertasi Program Pascasarjana FH UB. Bertempat di Auditorium Fakultas Hukum, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS. (Ketua Majelis Penguji), didampingi oleh Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH. (Promotor), Prof. Masruchin Ruba’i, SH. MS. (Ko-Promotor), Prof. Dr. Koesno Adi, SH. MS. (Ko-Promotor), Prof. I Nyoman Nurjaya, SH. MH. (Penguji), Dr. Prija Djatmika, SH. MS. (Penguji), Dr. Ismail Navianto, SH. MH. (Penguji) dan Dr. Sarwini, SH., MH. (Penguji Tamu). Wanita kelahiran Malang pada 12 Maret 1976 itu berhasil memperoleh predikat Sangat Memuaskan dengan IPK 3,92 dan masa studi 5 tahun 11 bulan.

Dalam disertasinya dengan judul “Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” disebutkan bahwa kebijakan formulasi ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus segera dilaksanakan, mengingat korupsi sebagai kejahatan (extra ordinary crime) dan korupsi dengan pemberatan yang bersifat massif sudah semakin sistemik, bahkan berdampak membuat kerusakan di muka bumi dengan sanksi terberat yaitu pidana mati. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai ancaman pidana mati terhadap Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai nominal tertentu. Oleh karena itu Undang-Undang Korupsi di Indonesia yang akan datang seharusnya lebih luas mengatur ancaman pidana mati bagi Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menganalisa rumusan norma yang berlaku di China dan Thailand, dan dibandingkan dengan Indonesia, maka dalam disertasi ini penulis mengajukan suatu konsep untuk masa yang akan datang (ius contituendum) tentang konsep ancaman pidana mati yang berlaku bagi pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia.

Ujian akhir disertasi yang dihadiri oleh keluarga besar promovendus dan tamu undangan berjalan dengan lancar. Setelah ujian berakhir, para tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada promovendus dan keluarga.

Tunggul Anshari Setia Negara, SH. MH., mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berhasil meraih gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya setelah berhasil mempertahankan disertasi di depan Sidang Ujian Disertasi Program Pascasarjana FH UB pada Senin, 13 Juli 2015. Beliau tercatat sebagai doktor ke 253 yang telah ditelorkan Program Pascasarjana FH UB. Sidang terbuka yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum UB dipimpin oleh Prof.Dr.Sudarsono, SH., MS. (Promotor), didampingi oleh Prof.Dr.A.Mukthie Fadjar, SH., MS. (Ko-Promotor), Dr.Jazim Hamidi, SH., MH. (Ko-Promotor), Prof.Dr.Isrok, SH., MS. (Penguji), Dr.Moh. Ridwan, SH., MS. (Penguji), Dr. Moh. Fadli, SH., MHum. (Penguji), Dr.Mohamad Ali Safaat, SH. MH., Prof.Dr.Tatiek Sri Djatmiati, SH. MS. (Penguji).

Di dalam Disertasinya dengan judul “Pengujian Formal Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, disebutkan bahwa adanya pengujian formal undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hal yang harus ada, agar tercapai keselarasan peraturan perundang-undangan sampai tingkat  yang tertinggi sehingga tercapai pemurnian proses legislasi yang berupa momen idiil, momen normatif, momen politik, dan momen teknikal. Yang menjadi legal standing dalam pengujian formal undang-undang pada prinsipnya adalah seluruh rakyat yang berdaulat, karena konstitusi dianggap sebagai cermin kehendak seluruh rakyat. Promovendus juga mengajukan saran dalam Disertasinya, diantaranya adalah agar segera dibentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formal.

Pria kelahiran Malang, 24 Mei 1959, yang juga berprofesi sebagai dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berhasil memperoleh predikat Sangat Memuaskan dengan IPK 4,00 dengan masa studi 5 tahun 11 bulan. Ujian akhir disertasi yang dihadiri oleh keluarga besar promovendus dan lebih dari 100 tamu undangan berjalan dengan lancar, dan promovendus berhasil menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan majelis penguji dengan meyakinkan. Setelah ujian berakhir, para tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada promovendus dan keluarga.

Pendaftaran peserta kompetisi Peradilan Semu Tingkat Internal FH UB
Brawijaya Law Fair VI
Mulai tanggal 16 Juli 2015 – 24 Juli 2015

Keterangan Lebih Lanjut, klik di sini

Faculty of Law Brawijaya University held a Halal Bi Halal in the auditorium of the faculty on Thursday (24/07/2015), at 10.00 am. The event was held in order to strengthen the fraternity and the entire family of Faculty of Law. This event that is held routine after every Eid celebration was attended by the Dean and all faculty leaders, staffs and their families and also Dharma Wanita.

In his speech, Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Sc., as the Dean said an apology on behavior, policy, and words to the entire audience. He also hopes to be more spiritual and together build a better faculty, establish a better relationship network, able to create a good creativity, generates good thoughts, and can be an example in terms of faculty development in this country, especially in the field of legal science.

Dr. H. Roibin, M.HI, Dean of the Faculty of Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang also delivered tausiyah in this event. In the final session, leaders of the faculty each shook hands with all present.

• Ujian Akhir Semester Pendek Tahun Akademik 2014/2015 akan dilaksanakan tanggal 12-13 Agustus 2015
• Jadwal UASP dapat diunduh disini
• Jika mata kuliah sudah diujikan oleh dosen sendiri sebelum tanggal 12-13 Agustus 2015, maka mahasiswa tidak diwajibkan untuk hadir tanda tangan pada tanggal 12-13 Agustus 2015.
• Syarat mengikuti UASP yaitu kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai ketentuan dalam Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presensi Kuliah.

Malang, 24 Juli 2015
Bagian Akademik.

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke 58 kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada:

The 58th anniversary of the Faculty of Law Brawijaya University, was celebrated by a healthy walking event attended by the entire staff of the faculty and its family. The event was held on Sunday (08/02/2015) with the route inside the university. This event was attended by nearly 1,000 participants consisting of lecturers and employees and their families, Rector and Vice-Rector and the chief of faculty, Alumni, students and the community around UB.

The event began with a speech by the Dean of the Faculty of Law Brawijaya University, Dr. Rachmad Safa’at, SH. M.Si., followed by remarks from the Rector, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. After the greetings all participants moved to the front of the faculty to start the route. The journey was marked with the release of dozens of derkuku birds jointly by the leaders of the Faculty and flag-raising by the Rector. Then hundreds of participants began running as predetermined route.

At the finish line or the end of the travel route, an assortment of breakfast dishes had been prepared to welcome the participants. All participants ate breakfast together accompanied by several entertainment and appearances by the faculty band and also student band. The event was also enlivened by the draw of hundreds of door prizes, including a motorcycle, television, mountain bike, cash, and various other prizes.

BAGI MAHASISWA YANG MEMPUNYAI NOMOR URUT 1-60 DI NYATAKAN LOLOS SELEKSI SEBAGAI PANITIA PKK MABA

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DISEBARLUASKAN

MALANG, 3 JULI 2015

PEMBANTU DEKAN III

ttd

ARIF ZAINUDIN, SH.,MH

NIP. 19720123 200312 1 001

Bagian Hukum Internasional FH UB mengadakan seminar nasional dengan tema “Perlindungan terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia : Antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional”. Seminar ini digelar dalam rangka memperingati HUT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke 58.

Seminar yang digelar pada Rabu (05/08/2015) di Auditorium  Lt.6 FH UB dimoderatori oleh Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum. Ph.D., Dosen  Bagian Hukum Internasional FH UB. Sedangkan narasumber dalam seminar tersebut adalah Karina Putri Indrasari (Dosen FISIP UB), Herman Suryokumoro, SH., MS. (Dosen Bagian Hukum Internasional FH UB), dan Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Universitas Indonesia). Lebih dari 100 peserta hadir dalam seminar tersebut, yang terdiri dari dosen hukum PTN dan PTS se Indonesia, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Bagi pemerintah, keberadaan Pengungsi Asing memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan tak dapat membiarkan Pengungsi Asing terlantar atau tak terurus ketika mereka mengalami musibah. Ini karena, dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika mereka abai. Di sisi lain, jika bantuan diberikan untuk mengurus Pengungsi Asing, akan berdampak pada anggaran negara. Bahkan, perlakuan pemerintah jadi sumber kecemburuan bagi warga. Pemerintah seolah memberikan perhatian lebih kepada Pengungsi Asing karena khawatir mendapat kritik internasional daripada warganya sendiri. Padahal, masih banyak warga miskin di Indonesia atau TKI yang bermasalah di luar negeri yang harus diurus.

Jumat 7/8, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA LPPM UB) dan Bagian Hukum Pidana FH UB bekerja sama dengan Tim Asistensi Reformasi Kejaksaan RI menyelenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak bagi penegak hukum dan akademisi se-Malang Raya. Kegiatan ini disenggarakan untuk juga turut menyemarakkan HUT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke 58.

Menurut Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH Direktur PERSADA UB workshop ini ditujukan untuk aparat penegak hukum dan akademisi se Malang raya untuk memfasilitasi para stake holders sistem peradilan pidana anak dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak, sehingga bisa terbentuk jejaring antara mereka, dimana jejaring tersebut akan memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Hadir sebagai Narasumber Apong Herlina, SH., MH Seknas Akses Terhadap Keadilan Bappenas, Indro Sugianto, SH., MH Komisioner Komisi Kejaksaan RI dan Dr. Lucky Endrawati, SH., MH, Akademisi dan Peneliti Hukum Pidana FH UB. Dalam kesempata ini, Apong Herlina menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi ketentuan-ketetuan teknis yang masih bolong dalam sistem peradilan pidana anak, misalnya soal pelibatan tenaga psikologi pada treatment anak yang berkonflik dengan hukum yang terkendala nomenklatur anggaran kementerian. Hal ini menurutnya dapat diatasi dengan mengkategorikan psikolog sebagai Pekerja Sosial yang masuk dalam ranah nomenklatur pemerintah daerah dan dinas sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Indro Sugianto, Komisioner Komisi Kejaksaan dengan menekankan pada multidoor approach menganggap peran Jaksa menjadi penting dalam sistem penuntutan pidana anak. Menurutnya pendekatan banyak pintu dengan menentukan garis pedoman penegakan hukum antar instansi dapat mereduksi ketidaksinkronan regulasi teknis dalam implementasi UU SPPA. Sejalan dengan itu, Dr. Lucky menekankan pada sinkronisasi peraturan peradilan pidana anak dengan ketentuan lain seperti UU trafficking dan UU lain yang menganut muatan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Saturday (08/08/2015), Faculty of Law Brawijaya University held a release of Bachelor, Master of Law, Master of Notary, and Doctor of Legal Sciences Period X Academic Year 2014/2015. A total of 75 graduates graduated on the occasion consisting of 66 from the undergraduate degree program / S-1 (Civil Law: 22, Criminal Law: 26, Constitutional Law (HTN): 6, the State Administration Law (HAN): 10, International Law (HI): 2), 4 graduates of the Master of Law (MIH), four graduates of the Master of Notary (MKn), and one graduate from the Doctoral of Legal Studies Program.

At the Auditorium Building of the Faculty, the event was attended by the Dean and the whole range of faculty leaders and their parents and family. The graduation began with the recitation of the Koran, speech from representatives of undergraduate program by Valerianus Beatae Jehanu, SH., speech from a representative of parents of graduates, followed by remarks from the Dean of the faculty of law, Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si.

After the speeches, awards were given to all the graduates and as well as graduates who achieved the predicate of cumlaude and also to student activists. At the release, 31 graduates who all come from undergraduate programs, was awarded With Compliments (cum laude) and they are entitled to receive an award plaque presented by the Dean. The highest GPA was achieved by Ita Susandiya Awaty, SH. with a GPA of 3.81. Awards were also given to 13 student activists submitted by the Vice Dean III, Arif Zainudin, SH. M.Hum.

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH, a Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University attended and was a speaker in the Crime, Justice and Social Democracy International Conference organized by the Crime and Justice Research Centre, Queensland University of Technology in Australia on July 9 to 10, 2015. This 2 year annual conference was attended by experts in criminal law and criminology from Europe, UK, USA, Canada, Latin America, Asia and also from ANZSOC (Australia and New Zealand Society of Criminology).

According to Fachrizal, this conference aims at updating the results of criminal law and criminology research relating to the relationship between social justice, democracy and prevention of crime. What was interested was the conference also seeks to formulate approaches to compensate Southern Criminology theory and criminology theory fronted by academics from northern countries. This new approach according to Professor Kerry Carrington (Recipient of a Lifetime achievement of the American Society of Criminology) aims to re-orient and modify theories of criminology in accordance with the conditions of developing countries which are mostly in the southern hemisphere.

As an academic who pursue the criminal justice system, especially the institution of criminal prosecution, Fachrizal who is also a doctoral student at Leiden University presented a paper entitled “The Indonesian Prosecution Service Reform and its challenge: Toward Transparent and Accountable prosecution system”. He explained the process of reform in the Indonesian Attorney since 2007 until today and its influence on the criminal justice process.

Efforts to reform the Prosecutor is not easy, where militaristic culture that was established since a long time resulted in the reform process which can not be run quickly. Bureaucratic reforms that target the recruitment process until the matter of promotion and transfer at least at this time although slowly began to have a positive impact.

In addition there are several innovations made independently by several countries to maximize the  Attorney law enforcement process. Bandung District Attorney since 2015 for example is already implementing an online management of criminal cases. With this system the prosecutors can more easily carry out the process of pre prosecution, which is recognized to have an impact on the quality of the indictments which will be proved in court.

Another thing to note from the process of reform and innovation is the importance of the support of the leadership of the prosecutor. Without the support and attention from the leadership to continue to push for reform and positive innovation of the prosecutor, would be difficult to expect the criminal prosecution system to run better, firmly Fachrizal.

On this occasion Fachrizal also explored cooperation with several professors and researchers at the Australian National University that are currently developing the theory of Justice Reinvestment to reduce the number of children imprisonment. He explained that this cooperation is important to strengthen the formation of the faculty of law Brawijaya University research groups which in the last few years actively engaged in research and advocacy for the institutionalization of diversion in the criminal justice system of children. His hope is that this cooperation will strengthen the sharing of knowledge and networking in the future.

Ketentuan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum :

1. Membayar SPP (Registrasi Administrasi) di Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI dan ATM BCA seluruh Indonesia tanggal 18 s/d 28 Agustus 2015

2. Setelah membayar SPP mahasiswa melakukan Registrasi Akademik sebagai berikut (18 s/d 28 Agustus 2015) :
– Mengisi KRS secara online melalui http://siam.ub.ac.id
– Mencetak KRS dari http://siam.ub.ac.id sebanyak 3 lembar (kertas A4)
– Mencetak KHS dari http://siam.ub.ac.id sebanyak 3 lembar (kertas A4)
– Melakukan Konsultasi dan Pengesahan KRS, KHS ke Dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa Angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
– Melakukan Konsultasi dan Pengesahan KRS dan KHS ke Ketua Bagian (Kabag) sesuai konsentrasinya bagi mahasiswa angkatan 2009.
- Melakukan validasi, menyerahkan KRS dan KHS ke Bagian Akademik .

3. Khusus Mahasiswa Kelas Pengantar Bahasa Inggris pengisian KRS tidak online. Mahasiswa harap mengambil Blangko KRS di Akademik atau diunduh disini
setelah KRS terisi wajib mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik, selanjutnya mengumpulkan KRS di bagian Akademik FH (Gedung A Lantai 1). Penawaran mata kuliah kelas Pengantar Bahasa Inggris seperti tercantum dalam Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana FH UB. (18 s/d 28 Agustus 2015)

4.Mahasiswa yang pada semester Ganjil 2015/2016 baru memrogram mata kuliah konsentrasi wajib mengisi FORMULIR PENGAJUAN KONSENTRASI dan meminta pengesahan oleh Ketua Bagian masing-masing sesuai konsentrasinya. Formulir Pengajuan Konsentrasi dapat diunduhdisini.

5.Mahasiswa yang tidak melaksanakan ketentuan di atas akan mendapatkan sanksi akademik sesuai Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014.

Awal Kuliah 7 September 2015

Unduh Alur Pengisian KRS disini

Malang, 29 Juli 2015
Ketua Program Studi S1,

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP: 19750316 1998022 001

Hasil Tes SAP 2015 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula akan diumumkan tanggal 12 Agustus 2015 DIUNDUR tanggal 14 Agustus 2015 melalui laman ini.

Berdasarkan hasil Tes Seleksi Alih Program tanggal 11 Agustus 2015, ditetapkan nama-nama calon mahasiswa baru yang diterima melalui Jalur SAP 2015, dapat diunduh pada pengumuman SAP
Biaya Studi dapat diunduh pada biaya SAP

Untuk proses Daftar Ulang mohon menunggu pengumuman selanjutnya pada laman ini.